Otoritas jasa keuangan pengertian latar belakang tujuan visi misi fungsi tugas dan wewenang – Pernahkah kamu bertanya-tanya siapa yang mengatur dan mengawasi industri keuangan di Indonesia? Di balik transaksi perbankan, investasi, dan asuransi yang kita lakukan sehari-hari, terdapat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang berperan penting dalam menjaga stabilitas dan keamanan sistem keuangan nasional. OJK, yang dibentuk pada tahun 2012, hadir sebagai lembaga independen yang bertugas untuk mengawasi dan mengatur berbagai lembaga jasa keuangan, mulai dari perbankan hingga pasar modal.
OJK memiliki tugas yang sangat kompleks, mulai dari menetapkan peraturan dan standar, melakukan pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan, hingga memberikan edukasi kepada masyarakat. Tujuannya adalah untuk menciptakan sistem keuangan yang sehat, stabil, dan inklusif, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Pengertian Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga independen yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengatur industri jasa keuangan di Indonesia. OJK dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, yang menggabungkan fungsi dan kewenangan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menjadi satu lembaga tunggal.
Peran dan Fungsi OJK
OJK berperan penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan Indonesia. Lembaga ini memiliki tugas dan fungsi yang luas, meliputi:
- Mengawasi dan mengatur industri jasa keuangan: OJK bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengatur berbagai lembaga jasa keuangan, seperti bank, perusahaan asuransi, lembaga pembiayaan, dan pasar modal. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa lembaga-lembaga tersebut beroperasi secara sehat dan aman, serta melindungi kepentingan konsumen.
- Mempromosikan dan mengembangkan industri jasa keuangan: OJK mendorong pertumbuhan dan perkembangan industri jasa keuangan yang sehat dan berkelanjutan. Ini dilakukan dengan menciptakan regulasi yang mendukung inovasi dan persaingan sehat di sektor jasa keuangan.
- Melindungi konsumen jasa keuangan: OJK memiliki peran penting dalam melindungi hak-hak dan kepentingan konsumen jasa keuangan. Lembaga ini menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa dan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang produk dan layanan jasa keuangan.
- Meningkatkan literasi keuangan: OJK aktif dalam meningkatkan literasi keuangan masyarakat Indonesia. Lembaga ini menjalankan berbagai program edukasi dan sosialisasi untuk membantu masyarakat memahami produk dan layanan jasa keuangan, serta mengelola keuangan mereka dengan bijak.
Contoh Peran OJK dalam Mengatur Industri Jasa Keuangan
Berikut ini adalah beberapa contoh konkret bagaimana OJK menjalankan perannya dalam mengawasi dan mengatur industri jasa keuangan di Indonesia:
- Penerapan aturan terkait rasio kecukupan modal (CAR) bagi bank: OJK menetapkan aturan tentang rasio kecukupan modal (CAR) yang harus dipenuhi oleh bank. Aturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa bank memiliki modal yang cukup untuk menutup risiko operasional dan menjaga stabilitas keuangan.
- Pengawasan terhadap perusahaan asuransi: OJK melakukan pengawasan terhadap perusahaan asuransi untuk memastikan bahwa perusahaan tersebut menjalankan bisnisnya dengan baik dan transparan, serta mampu memenuhi kewajibannya kepada pemegang polis.
- Pengembangan pasar modal: OJK berperan aktif dalam mengembangkan pasar modal Indonesia. Lembaga ini mendorong perusahaan untuk melakukan penawaran umum saham dan obligasi, serta menciptakan regulasi yang mendukung pertumbuhan pasar modal.
Latar Belakang Berdirinya OJK
Pernahkah kamu bertanya-tanya, bagaimana sistem keuangan di Indonesia bisa berjalan dengan baik dan aman? Nah, di balik kelancaran itu, ada peran penting yang dimainkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK hadir untuk mengawasi dan mengatur sektor jasa keuangan, dan perjalanan panjangnya berawal dari permasalahan yang dihadapi sistem keuangan Indonesia sebelum OJK dibentuk.
Sejarah Berdirinya OJK
Sebelum OJK berdiri, sistem keuangan Indonesia dijalankan oleh beberapa lembaga terpisah, seperti Bank Indonesia (BI) yang bertanggung jawab atas kebijakan moneter dan stabilitas sistem keuangan, dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) yang mengawasi pasar modal dan lembaga keuangan non-bank.
Sistem ini dianggap kurang efektif karena terdapat beberapa kelemahan, seperti:
- Kurangnya koordinasi dan integrasi antar lembaga, sehingga terjadi tumpang tindih dalam pengawasan dan regulasi.
- Terbatasnya kemampuan dalam merespon perkembangan dan tantangan global di sektor jasa keuangan.
- Terjadinya berbagai kasus fraud dan pelanggaran di sektor keuangan yang sulit ditangani karena kurangnya koordinasi antar lembaga.
Kondisi ini membuat sistem keuangan Indonesia rentan terhadap risiko dan tidak efisien. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah akhirnya memutuskan untuk membentuk OJK melalui UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. OJK dibentuk sebagai lembaga tunggal yang bertanggung jawab atas pengaturan, pengawasan, dan penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan.
Untuk penjelasan dalam konteks tambahan seperti tendangan gawang pengertian fungsi aturan dan contohnya, silakan mengakses tendangan gawang pengertian fungsi aturan dan contohnya yang tersedia.
Peran dan Fungsi Lembaga Keuangan Sebelum OJK
Sebelum OJK dibentuk, lembaga keuangan seperti bank, lembaga pembiayaan, dan perusahaan asuransi menjalankan fungsi masing-masing, namun tanpa koordinasi yang kuat. Bank berperan sebagai penyedia jasa keuangan utama, menerima simpanan dan menyalurkan kredit. Lembaga pembiayaan memberikan pembiayaan untuk berbagai keperluan, seperti pembelian kendaraan dan properti.
Sementara perusahaan asuransi memberikan perlindungan terhadap risiko, seperti kecelakaan dan bencana.
Namun, tanpa pengawasan dan pengaturan yang terintegrasi, lembaga keuangan ini rentan terhadap risiko dan bisa menimbulkan dampak negatif bagi sistem keuangan. Misalnya, bank bisa mengalami kesulitan likuiditas karena kurangnya pengawasan terhadap penyaluran kredit. Lembaga pembiayaan bisa memberikan pinjaman yang tidak sehat, sehingga berpotensi menimbulkan masalah di kemudian hari.
Perusahaan asuransi juga bisa mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya jika tidak diawasi dengan ketat.
Tujuan OJK
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdiri dengan tujuan mulia untuk membangun sistem keuangan Indonesia yang sehat, stabil, dan inklusif. OJK bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengatur industri jasa keuangan, memastikan stabilitas sistem keuangan, dan mendorong akses keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat.
Tujuan Utama OJK
Tujuan utama OJK dalam menjalankan fungsinya dalam sistem keuangan Indonesia dapat diringkas menjadi 4 poin penting:
- Mewujudkan sistem keuangan yang sehat dan stabil.OJK berupaya mencegah terjadinya krisis keuangan dengan mengawasi dan mengatur lembaga jasa keuangan, sehingga mereka beroperasi secara aman dan bertanggung jawab. Hal ini dilakukan dengan penerapan regulasi yang ketat dan pengawasan yang efektif, sehingga risiko sistemik dapat dikurangi dan kepercayaan masyarakat terhadap sektor keuangan tetap terjaga.
- Meningkatkan akses dan inklusi keuangan.OJK mendorong agar seluruh lapisan masyarakat memiliki akses terhadap layanan keuangan yang terjangkau dan berkualitas. OJK berupaya untuk memperluas jangkauan layanan keuangan ke daerah-daerah terpencil dan mendorong pengembangan produk dan layanan keuangan yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- Mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.OJK berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan memastikan stabilitas sistem keuangan dan mendorong akses keuangan yang lebih luas. OJK juga mendukung pengembangan sektor keuangan yang inovatif dan berorientasi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
- Melindungi konsumen dan investor.OJK berkomitmen untuk melindungi hak-hak konsumen dan investor dalam sektor keuangan. OJK memastikan bahwa lembaga jasa keuangan menjalankan bisnisnya secara transparan, adil, dan bertanggung jawab. OJK juga menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa bagi konsumen dan investor yang merasa dirugikan.
Kaitan Tujuan dengan Visi dan Misi OJK
Tujuan OJK sejalan dengan visi dan misi OJK dalam membangun sistem keuangan yang sehat, stabil, dan inklusif. Visi OJK adalah “Mewujudkan sistem keuangan yang kuat, stabil, dan inklusif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat.” Misi OJK adalah “Menjalankan fungsi pengaturan, pengawasan, dan edukasi secara terintegrasi dan profesional untuk mewujudkan sistem keuangan yang sehat, stabil, dan inklusif.”
Tujuan OJK untuk mewujudkan sistem keuangan yang sehat dan stabil, meningkatkan akses dan inklusi keuangan, mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan melindungi konsumen dan investor, secara langsung mendukung tercapainya visi dan misi OJK. Dengan menjalankan keempat tujuan ini, OJK berupaya untuk membangun sistem keuangan yang kuat, stabil, dan inklusif yang dapat memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.
Visi dan Misi OJK
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga independen yang memiliki peran penting dalam mengawasi dan mengatur sektor jasa keuangan di Indonesia. Visi dan misi OJK menjadi pondasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Visi dan misi ini menggambarkan cita-cita dan tujuan jangka panjang OJK dalam menciptakan sektor jasa keuangan yang sehat, stabil, dan inklusif.
Visi dan Misi OJK
Visi dan misi OJK tertuang dalam dokumen resmi OJK, yang menjadi acuan bagi semua stakeholders dalam memahami arah dan tujuan OJK. Berikut adalah tabel yang merangkum visi dan misi OJK:
| Visi | Misi |
|---|---|
| Menjadi lembaga pengawas dan pengatur jasa keuangan yang kredibel, terpercaya, dan handal dalam mendukung perekonomian nasional yang berkelanjutan dan inklusif. |
|
Visi OJK menunjukkan komitmen untuk membangun sektor jasa keuangan yang kuat dan berkelanjutan, yang mampu mendukung pertumbuhan ekonomi nasional secara inklusif. Misi OJK, yang terjabarkan dalam lima poin, merupakan langkah konkret untuk mewujudkan visi tersebut. Setiap misi memiliki peran penting dalam membangun sistem keuangan yang sehat, efisien, dan inklusif.
Implementasi Visi dan Misi OJK
Visi dan misi OJK tercermin dalam berbagai program dan kebijakan yang diterapkan oleh OJK. Berikut beberapa contohnya:
- Peningkatan Literasi Keuangan: OJK secara aktif menjalankan program edukasi dan literasi keuangan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang produk dan layanan jasa keuangan. Hal ini sejalan dengan misi OJK untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan jasa keuangan bagi masyarakat.
- Regulasi dan Pengawasan yang Ketat: OJK menerapkan regulasi dan pengawasan yang ketat terhadap industri jasa keuangan untuk menjaga stabilitas dan keamanan sistem keuangan. Ini merupakan implementasi dari misi OJK untuk mewujudkan sistem keuangan yang stabil, aman, dan efisien.
- Pengembangan Inovasi Keuangan: OJK mendorong inovasi dan pengembangan teknologi di sektor jasa keuangan untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas layanan. Hal ini sejalan dengan misi OJK untuk mendorong inovasi dan pengembangan industri jasa keuangan.
Fungsi OJK
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas dan integritas industri jasa keuangan di Indonesia. OJK tidak hanya mengawasi, tetapi juga mengatur dan mengembangkan industri ini agar berjalan dengan baik dan sehat. Fungsi OJK ini bertujuan untuk melindungi konsumen, meningkatkan kepercayaan masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Dalam konteks ini, Kamu akan melihat bahwa kurikulum merdeka apakah ada yang tidak naik kelas sangat menarik.
Fungsi Utama OJK
OJK menjalankan fungsinya dengan menjalankan beberapa tugas utama, yaitu:
- Perizinan dan Pengawasan: OJK bertugas untuk memberikan izin kepada lembaga jasa keuangan dan mengawasi kegiatan mereka agar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ini meliputi perbankan, pasar modal, asuransi, dan lembaga keuangan lainnya.
- Pengembangan dan Penerapan Standar: OJK berperan dalam menetapkan dan mengembangkan standar serta peraturan yang berlaku di industri jasa keuangan. Standar ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi layanan, serta melindungi konsumen.
- Perlindungan Konsumen: OJK memiliki kewajiban untuk melindungi konsumen jasa keuangan dari praktik-praktik yang tidak fair atau merugikan. OJK menyediakan mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa bagi konsumen.
- Peningkatan Literasi Keuangan: OJK aktif dalam meningkatkan literasi keuangan masyarakat. Hal ini dilakukan melalui berbagai program edukasi dan sosialisasi tentang produk dan layanan jasa keuangan.
- Stabilitas Sistem Keuangan: OJK memiliki tanggung jawab untuk menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. OJK memantau dan melakukan tindakan preventif untuk mencegah krisis keuangan.
Fungsi OJK dalam Sektor Perbankan
Di sektor perbankan, OJK memiliki peran penting dalam mengawasi dan mengatur kegiatan perbankan di Indonesia. OJK memastikan bahwa bank beroperasi dengan aman, likuid, dan sehat. OJK juga mengawasi penyaluran kredit oleh bank agar sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
- OJK mengawasi rasio kecukupan modal (CAR) bank agar bank memiliki modal yang cukup untuk menutup risiko operasional dan kredit.
- OJK juga mengawasi rasio likuiditas bank agar bank memiliki likuiditas yang cukup untuk memenuhi kewajiban kepada nasabah.
- OJK juga memastikan bahwa bank menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit agar kredit yang disalurkan dapat dilunasi dengan baik oleh debitur.
Fungsi OJK dalam Sektor Pasar Modal
Di sektor pasar modal, OJK memiliki peran penting dalam mengawasi dan mengatur kegiatan di pasar modal. OJK memastikan bahwa pasar modal beroperasi dengan transparan, adil, dan efisien. OJK juga mengawasi kegiatan emiten agar informasi yang disampaikan kepada investor akurat dan tidak menyesatkan.
- OJK mengawasi kegiatan emiten agar laporan keuangan yang dipublikasikan akurat dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.
- OJK juga mengawasi kegiatan investor agar tidak melakukan praktik manipulasi harga saham atau informasi menyesatkan.
- OJK juga mengawasi kegiatan lembaga efek agar menjalankan tugasnya dengan profesional dan bertanggung jawab.
Fungsi OJK dalam Sektor Asuransi, Otoritas jasa keuangan pengertian latar belakang tujuan visi misi fungsi tugas dan wewenang
Di sektor asuransi, OJK memiliki peran penting dalam mengawasi dan mengatur kegiatan perusahaan asuransi. OJK memastikan bahwa perusahaan asuransi beroperasi dengan aman, likuid, dan sehat. OJK juga mengawasi penyaluran premi asuransi agar sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan dapat memenuhi kewajiban perusahaan asuransi kepada pemegang polis.
- OJK mengawasi rasio solvabilitas perusahaan asuransi agar perusahaan asuransi memiliki dana yang cukup untuk memenuhi kewajiban kepada pemegang polis.
- OJK juga mengawasi rasio likuiditas perusahaan asuransi agar perusahaan asuransi memiliki likuiditas yang cukup untuk memenuhi kewajiban kepada pemegang polis.
- OJK juga memastikan bahwa perusahaan asuransi menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran premi asuransi agar premi yang diterima dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban kepada pemegang polis.
Tugas OJK: Otoritas Jasa Keuangan Pengertian Latar Belakang Tujuan Visi Misi Fungsi Tugas Dan Wewenang
OJK memiliki tugas yang luas dalam menjalankan fungsinya di berbagai sektor industri jasa keuangan. Tugas-tugas tersebut dirancang untuk memastikan stabilitas sistem keuangan, melindungi konsumen, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. OJK bekerja secara proaktif untuk mencapai tujuan tersebut melalui berbagai mekanisme dan prosedur yang terstruktur.
Tugas OJK di Sektor Perbankan
OJK memiliki berbagai tugas di sektor perbankan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan melindungi konsumen. Berikut adalah beberapa contohnya:
- Menerbitkan dan mengawasi pelaksanaan peraturan perbankan, seperti ketentuan mengenai modal, likuiditas, dan tata kelola perusahaan.
- Melakukan pengawasan terhadap bank, baik bank umum maupun bank perkreditan rakyat, untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan menjaga kesehatan bank.
- Mengawasi kegiatan perbankan, termasuk pemberian kredit, penghimpunan dana, dan transaksi lainnya, untuk mencegah terjadinya risiko sistemik dan melindungi konsumen.
- Memfasilitasi penyelesaian sengketa antara bank dan nasabah melalui mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan transparan.
- Melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya literasi keuangan dan cara memilih produk perbankan yang sesuai dengan kebutuhan.
Tugas OJK di Sektor Pasar Modal
OJK memiliki tugas yang penting dalam mengawasi dan mengatur sektor pasar modal, yang meliputi bursa efek, perusahaan efek, dan emiten. Berikut beberapa tugas OJK di sektor ini:
- Menerbitkan dan mengawasi pelaksanaan peraturan pasar modal, seperti ketentuan mengenai pencatatan saham, perdagangan efek, dan tata kelola perusahaan.
- Melakukan pengawasan terhadap emiten, perusahaan efek, dan bursa efek, untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan menjaga integritas pasar modal.
- Memfasilitasi pengungkapan informasi yang akurat dan transparan dari emiten kepada investor, untuk mendukung pengambilan keputusan investasi yang tepat.
- Mengawasi kegiatan perdagangan efek, termasuk transaksi pembelian dan penjualan saham, untuk mencegah terjadinya manipulasi dan melindungi investor.
- Melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya investasi dan cara berinvestasi di pasar modal yang aman dan bertanggung jawab.
Tugas OJK di Sektor Asuransi
OJK memiliki peran penting dalam mengatur dan mengawasi sektor asuransi, yang meliputi perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dan agen asuransi. Berikut adalah beberapa tugas OJK di sektor asuransi:
- Menerbitkan dan mengawasi pelaksanaan peraturan asuransi, seperti ketentuan mengenai modal, cadangan, dan tata kelola perusahaan.
- Melakukan pengawasan terhadap perusahaan asuransi dan reasuransi, untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan menjaga kesehatan perusahaan.
- Mengawasi kegiatan asuransi, termasuk penerbitan polis, pembayaran klaim, dan pengelolaan dana asuransi, untuk melindungi kepentingan tertanggung dan pemegang polis.
- Memfasilitasi penyelesaian sengketa antara perusahaan asuransi dan pemegang polis melalui mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan transparan.
- Melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya asuransi dan cara memilih produk asuransi yang sesuai dengan kebutuhan.
Tugas OJK di Sektor Lembaga Jasa Keuangan Lainnya
OJK juga memiliki tugas dalam mengatur dan mengawasi lembaga jasa keuangan lainnya, seperti lembaga pembiayaan, lembaga keuangan mikro, dan perusahaan pembiayaan konsumen. Berikut beberapa contoh tugasnya:
- Menerbitkan dan mengawasi pelaksanaan peraturan yang berlaku bagi lembaga jasa keuangan lainnya, seperti ketentuan mengenai modal, likuiditas, dan tata kelola perusahaan.
- Melakukan pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan lainnya, untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan menjaga kesehatan lembaga.
- Mengawasi kegiatan lembaga jasa keuangan lainnya, termasuk pemberian pembiayaan, penghimpunan dana, dan transaksi lainnya, untuk mencegah terjadinya risiko sistemik dan melindungi konsumen.
- Memfasilitasi penyelesaian sengketa antara lembaga jasa keuangan lainnya dan konsumen melalui mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan transparan.
- Melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya literasi keuangan dan cara memilih produk jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan.
Wewenang OJK
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga independen yang memiliki wewenang untuk mengawasi dan mengatur industri jasa keuangan di Indonesia. Tujuannya adalah untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, melindungi konsumen, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Nah, bagaimana OJK menjalankan wewenangnya dalam mengawasi dan mengatur industri jasa keuangan?
Yuk, simak penjelasannya!
Penetapan Peraturan
OJK memiliki wewenang untuk menetapkan peraturan yang mengatur industri jasa keuangan. Peraturan ini mencakup berbagai aspek, seperti permodalan, tata kelola, dan produk jasa keuangan. OJK juga memiliki kewenangan untuk menerbitkan pedoman dan standar yang perlu dipatuhi oleh lembaga jasa keuangan.
Contohnya, OJK menerbitkan Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2018 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Penyelenggara Pinjaman Online (P2P Lending). Peraturan ini mengatur berbagai hal, mulai dari persyaratan izin, tata cara penyaluran pinjaman, hingga perlindungan konsumen. Peraturan ini diharapkan dapat menciptakan industri P2P lending yang sehat dan terpercaya, sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan akses terhadap kredit.
Otoritas Jasa Keuangan merupakan pilar penting dalam membangun sistem keuangan yang kuat dan terpercaya di Indonesia. Dengan peran dan fungsinya yang luas, OJK terus berupaya untuk menciptakan lingkungan industri jasa keuangan yang sehat, adil, dan berkelanjutan, sehingga masyarakat dapat menikmati manfaatnya secara optimal.
Sebagai pengguna jasa keuangan, kita juga memiliki peran penting dalam mendukung upaya OJK dengan meningkatkan literasi keuangan dan memilih produk jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan.
